NU Menentang Rencana Kolom Agama di KTP Dikosongkan



Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar Indonesias, telah menyatakan protes kepada kementrian dalam negeri mengenai rencana membolehkan mengosongkan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ketua Umum (Tanfidziyah) Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama periode 2010–2015, KH Said Aqil Siroj mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, pada hari Jumat 7 November 2014. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dapat melukai perasaan umat beragama di negeri ini. Seperti kami kutip dari Antara (8/11/2014).

"Terus terang saya kecewa dengan pernyataan menteri karena akan menyakiti perasaan pemeluk agama tidak hanya Islam tetapi juga agama lain juga," katanya.

Dia mengatakan agama adalah identitas penting yang harus dihormati.

"Ini bukan untuk pamer, tapi identitas itu saya pikir sangat penting," katanya.

Said Aqil mengatakan ia sedang mempertimbangkan mengajukan protes resmi kepada pemerintah sehubungan dengan kebijakan tersebut

"Meskipun kebijakan sementara ini tidak boleh diambil," kata Ketua PP LPBHNU, Andi Najmi Fuaidi.

Dia mengatakan keputusan untuk mengizinkan kolom agama dikosongkan berarti pemerintah mentolerir kelompok orang yang tidak mengenal Tuhan.

Dia takut kondisi ini bisa menciptakan pergolakan sosial di masyarakat.

Andi mengatakan, Indonesia adalah negara yang memuliakan Tuhan sebagai telah dimasukkan dalam sila pertama Pancasila

Dia mengatakan mengosongkan kolom agama pada identitas bertentangan dengan Pancasila.

"Semua undang-undang harus mengacu Pancasila dan karena itu tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat diterima," katanya.

Mengenai alasan Menteri Dalam Negeri alasan mengambil kebijakan ini untuk menghormati orang-orang yang tidak mengikuti salah satu agama yang diakui oleh pemerintah, Andi mengatakan menteri masih bisa melakukannya tanpa harus mengorbankan Pancasila, yang merupakan dasar negara.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kamis mengatakan pengikut kepercayaan tradisional yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah dapat mengosongkan kolom agama dalam KTP mereka.

Dia mengatakan akan segera membahas masalah ini dengan menteri agama tapi pada prinsipnya pemerintah tidak akan ikut campur dalam agama warga selama mereka tidak menyesatkan hingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum.
(ANTARA)

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "NU Menentang Rencana Kolom Agama di KTP Dikosongkan"

Posting Komentar