Pemerintah Jokowi Tidak Akan Memprioritaskan Proyek Jembatan Selat Sunda



Pemerintah Indonesia belum melihat apakah akan mencakup pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dalam rencana prioritas infrastruktur.

"Kami belum melihat kemajuan rencana proyek jembatan. Sejauh ini, Presiden belum melakukan pernyataan untuk memasukkan JSS dalam program infrastruktur pemerintah," Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan pada hari Jumat (31/10) seperti dilansir Tempo.co.id.


Chaniago mengatakan, pemerintah khawatir bahwa mega proyek Jembatan Selat Sunda bisa memiliki tiga dampak negatif.

Dampak pertama adalah bahwa proyek ini akan menghapus identitas maritim Indonesia, yang telah sangat ditekankan oleh Presiden yang baru terpilih Joko 'Jokowi' Widodo.

"Lebih baik kita meningkatkan pelabuhan, feri dan dermaga yang ada. Kita dapat meningkatkan jumlahnya bila diperlukan, "tambah Chaniago.

Dampak negatif kedua, kata menteri, adalah proyek jembatan Sunda dapat menimbulkan paradoks dalam rencana kesetaraan pembangunan pemerintah. Berfokus pada jembatan selat dan proyek mega lainnya akan mengganggu upaya pemerintah melakukan pemerataan pembangunan di seluruh negeri, Chaniago memberikan argumen.

Dan dampak ketiga proyek Jembatan Selat Sunda terkait dengan program perumahan. Harga tanah di sekitar area proyek akan meroket sehingga pembangunan proyek perumahanahn untuk masyarakat kecil bagi orang-orang daerah sekitar akan menjadi lebih sulit, menteri berpendapat.

Chaniago juga mengingatkan bahwa perusahaan besar tidak diragukan lagi akan menguasai tanah di sekitar area jembatan.

Presiden Jokowi dalam pertemuan kabinet pertamanya pekan ini menyatakan bahwa pembangunan nasional dimaksudkan untuk penduduk dan masyarakat kecil.

Laporan sebelumnya mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Selat Sunda senilai lebih dari US$13 miliar diperkirakan akan dimulai tahun ini. Tapi, ternyata sejauh ini belum dimulai.


Kiswodarmawan, presiden direktur perusahaan konstruksi milik pemerintah PT Adhi Karya, mengatakan jumlah yang diperlukan untuk proyek jembatan itu terlalu besar. Ini hanya dapat berasal dari APBN atau konsorsium, katanya.

Pada 2012, China Railway Construction Corporation menandatangani kesepakatan dengan konsorsium Indonesia, Graha Banten Lampung Sejahtera yang dimiliki taipan Indonesia Tommy Winata untuk menggarap proyek jembatan. Perjanjian itu ditandatangani di Beijing selama kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke China.

Sementara itu, Presiden Jokowi yang dikenal lebih suka mengutamakan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia.

Dia memiliki rencana ambisius untuk membangun apa yang dia sebut "jalan tol laut" untuk menghubungkan bagian barat Indonesia ke provinsi timurnya.

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Pemerintah Jokowi Tidak Akan Memprioritaskan Proyek Jembatan Selat Sunda"

Posting Komentar